Produk Hukum dan Regulasi
Paket baru insentif yang tertuang dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas PPh untuk Bidang Usaha
Detail
Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2009 membahas mengenai Pengembangan Ekonomi Kreatif. Materi yang mencakup dalam INPRES ini adalah mengenai sasaran,
Detail
Undang-undang ini membahas tentang ruang lingkup hak cipta, pencipta, hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui, ciptaan yang dilindungi,
Detail
Undang-undang ini membahas tentang arahan perfilman Indonesia, tujuan dan fungsi film yang diciptakan, pembuatan film, jasa teknik film, peraturan terkait
Detail
Dengan penetapan kewajiban bagi produk teknologi informasi dan elektronika untuk dilengkapi dengan petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan atau garansi
Detail
Instruksi ini membahas tentang keterpaduan pembangunan kebudayaan dan pariwisata. Keterpaduan disini bentuk konkretnya antara lain meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik
Detail
Peraturan ini membahas tata cara pelaporan kepada menteri atas hak kekayaan intelektual yang telah diperoleh dan/atau yang sedang dalam proses
Detail
Kebijakan yang dimaksud dalam peraturan ini meliputi Bangun Industri Nasional, Strategi Pembangunan Industri Nasional, dan Fasilitas Pemerintah Menteri yang bertugas
Detail
Kebijakan tersebut merupakan bentuk upaya Indonesia menghadapi perubahan mendasar di bidang ekonomi. Perubahan mendasar tersebut adalah dengan adanya sistem ekonomi pasar terbuka
Detail
Undang-undang ini memuat ketentuan umum terkait informasi dan transaksi elektronik (ITE), tujuan pemanfaatan ITE , ketentuan terkait informasi, dokumen, dan
Detail
Waktu : Pukul 08:00 - 20:30 WIB
Tempat : Ruang Etnografi - Museum Sejarah Jakarta
